Kalimantan Barat Dorong Digitalisasi Bank Kalbar dan Tingkatkan Pelayanan Publik

PONTIANAKTEREK.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) tengah berupaya memperkuat sektor keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menekankan pentingnya peran Bank Kalbar sebagai instrumen pembangunan daerah, bukan hanya sekadar lembaga pencetak laba, saat memimpin RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar Tahun Buku 2025. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat modal, pengawasan, dan mempercepat ekspansi layanan digital pada tahun 2026.

Bank Kalbar menunjukkan kinerja positif dengan laba bersih mencapai Rp522,99 miliar, meningkat 7,66 persen secara tahunan. Penyaluran kredit mencapai Rp18,07 triliun, dengan sektor UMKM mendominasi lebih dari 39 persen. Total aset bank menembus Rp27,84 triliun, dan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di angka 1,85 persen. Capaian ini menjadi landasan kuat untuk memperluas layanan digital, termasuk penguatan mobile banking dan ekosistem QRIS hingga ke pelosok daerah.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setelah meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Pemprov menargetkan capaian Zona Hijau sebagai standar minimal. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan sistem, penguatan SOP, dan pengawasan internal.

Pemprov Kalbar menargetkan percepatan layanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, sederhana, dan mudah diakses masyarakat. Sinergi penguatan sektor perbankan daerah dan reformasi pelayanan publik menjadi bagian dari strategi besar pemerintah provinsi untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. (TN)