PONTER, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan optimisme terkait stabilitas ekonomi daerah, khususnya terkait pengendalian inflasi dan ketersediaan pasokan pangan menjelang pergantian tahun. Keyakinan tersebut didasarkan pada capaian inflasi Kalbar yang masuk dalam kategori terkendali di tingkat nasional.

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diikuti secara virtual dari Ruang Data Analitik Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kalimantan Barat tercatat berada di zona hijau dengan tingkat inflasi sebesar 2,04 persen dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai 2,01 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat dengan inflasi 8,62 persen dan DKI Jakarta sebesar 5,10 persen.

“Kondisi ini menjadi bukti bahwa harga barang kebutuhan pokok di Kalbar relatif stabil dan stok pangan masih terjaga dengan baik,” ujar Ria Norsan setelah mengikuti rapat yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan.

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga agar tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama menjelang musim libur akhir tahun yang biasanya meningkatkan permintaan barang.

Untuk mencegah potensi kenaikan harga yang tidak terkendali, Pemprov Kalbar telah melakukan sejumlah langkah konkret. Di antaranya adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara masif di seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini, serta pemantauan langsung kondisi pasar yang dilakukan secara berkala.

“Kegiatan GPM terus kami gencarkan, dan saya juga secara rutin melakukan kunjungan lapangan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok barang. Bahkan berdasarkan data terkini, harga beras pada bulan ini menunjukkan tren penurunan,” jelasnya.

Meskipun kondisi inflasi saat ini kondusif, Gubernur mengingatkan seluruh komponen pemerintah daerah untuk tetap menjaga kewaspadaan. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan terkait akan terus diperkuat guna memastikan inflasi Kalbar tetap sesuai dengan arahan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga menegaskan komitmen penuh untuk mengawal kebijakan pengendalian harga pangan, memastikan bahwa harga barang tidak melampaui batas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mencegah praktik spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas pasar.

“Melalui kolaborasi erat dengan berbagai kementerian, lembaga terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, Bapanas, Bulog, serta instansi lainnya, kami bertekad menjaga keamanan pasokan pangan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi cuaca yang tidak menentu,” pungkasnya. (Dyg)

Penulis: Dyg

Editor: Dyg

Iklan