AS Klaim Menguasai Pemerintahan Venezuela Setelah Penangkapan Maduro Dan Terang – Terangan Jual Minyak Venezuela

PONTER, USA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa negaranya akan “mengelola” pemerintahan Venezuela hingga terwujud transisi politik yang dinilai aman, dalam konferensi pers pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat. Pernyataan itu disampaikan beberapa jam setelah pasukan AS melakukan serangan udara ke ibu kota Caracas dan mengklaim telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Menurut kutipan media Al Jazeera, Trump menegaskan, “Kami akan menjalankan negara itu sampai tiba saatnya kami bisa melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.” Ia menambahkan bahwa AS tidak ingin mengulangi situasi politik masa lalu di Venezuela dan menolak untuk menunjuk pemimpin baru secara paksa.

Serangan terbaru itu merupakan puncak tekanan bertahun-tahun terhadap pemerintahan Maduro, yang meliputi penyitaan kapal tanker minyak Venezuela di lepas pantai dan serangan terhadap kapal yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba di Karibia—aksi yang dikritik sebagai pembunuhan di luar proses hukum. Washington menuduh Maduro (yang berkuasa sejak 2013) memiliki kaitan dengan kartel narkoba, tuduhan yang dibantah keras oleh Maduro, yang menyebut aksi AS sebagai upaya untuk menggulingkannya demi menguasai cadangan minyak Venezuela. Trump mengklaim Maduro dan istrinya telah dibawa ke AS dan akan dipindahkan ke New York untuk menghadapi dakwaan narkoba.

Dalam konferensi pers yang sama, Trump mengumumkan rencana perusahaan minyak besar AS untuk memasuki Venezuela guna memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak dan menghasilkan pendapatan bagi negara itu. Ia mengklaim langkah ini akan membawa kesejahteraan, kemandirian, dan keamanan bagi rakyat Venezuela.

Namun, tindakan AS menuai kecaman internasional yang keras. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, menekankan bahwa serangan semacam itu dapat mengarah pada dunia yang penuh kekerasan dan ketidakstabilan. Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Kontra-Terorisme, mengecam serangan sebagai agresi ilegal dan penangkapan Maduro sebagai “penculikan ilegal”. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan keprihatinan mendalam, menyebut aksi itu sebagai preseden berbahaya dan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB.

Pemerintahan Venezuela menolak tegas aksi AS. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez menyatakan, “Kami tidak akan bernegosiasi; kami tidak akan menyerah. Kemerdekaan Venezuela tidak untuk dinegosiasikan,” sambil menyerukan persatuan rakyat. Trump mengklaim Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez telah dilantik sebagai presiden sementara dan telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, namun klaim ini dibantah langsung oleh Rodriguez, yang menegaskan Maduro sebagai satu-satunya presiden sah dan menuntut pembebasannya segera.

Pengamat menilai rencana AS untuk mengelola Venezuela berisiko tinggi. Harlan Ullman, mantan perwira Angkatan Laut AS, memperingatkan bahwa gagasan itu bisa berbalik menghantam AS, mengemukakan bahwa negaranya tidak memiliki rencana, pengetahuan, atau logistik yang matang untuk mengelola negara yang kompleks, bahkan ketika masih menghadapi tantangan dalam mengelola urusan dalam negeri. Hingga saat ini, rincian dan durasi rencana AS untuk menguasai pemerintahan Venezuela belum jelas. (Dyg)